JAKARTA — Momentum September Hitam kembali menjadi pengingat atas berbagai persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan agenda reformasi yang dinilai belum sepenuhnya tuntas. Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, BEM SI Wilayah BSJB menilai pemerintah perlu menunjukkan keberanian politik untuk memperkuat penegakan hukum, perlindungan kebebasan sipil, dan keadilan sosial.
Ketua BEM STT Terpadu Nurul Fikri sekaligus Koordinator Wilayah BEM SI BSJB, Adelia Afifatuzzahra, mengatakan momentum September seharusnya tidak berhenti sebagai agenda mengenang berbagai tragedi kemanusiaan. Menurutnya, kasus-kasus seperti Munir, Semanggi I dan II, serta berbagai persoalan kekerasan dalam perjalanan reformasi harus menjadi refleksi bagi negara agar tidak mengulang pola yang sama.
“Dua tahun bukanlah waktu yang singkat bagi sebuah pemerintahan untuk menunjukkan arah dan komitmen politiknya,” kata Adelia. Ia menilai narasi keberlanjutan pemerintahan tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan penegakan HAM dan demokrasi yang masih menjadi perhatian masyarakat sipil.
BEM SI BSJB juga menyoroti tiga persoalan utama, yakni belum tuntasnya penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu, kekhawatiran terhadap ruang kebebasan sipil, serta ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Aktivisme mahasiswa dan masyarakat sipil, menurut mereka, perlu mendapatkan jaminan perlindungan hukum agar kritik dan partisipasi publik tidak berujung pada intimidasi maupun kriminalisasi.
Sebagai langkah yang ditawarkan, BEM SI BSJB mendorong pemerintah memperkuat mekanisme penyelesaian kasus HAM secara transparan dan akuntabel, mengevaluasi regulasi yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat, serta melembagakan partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan kebijakan strategis. Mereka juga mendorong evaluasi kinerja pemerintahan yang terukur dan berbasis meritokrasi, sehingga kebijakan publik dapat dinilai berdasarkan dampaknya bagi masyarakat.
Adelia menegaskan mahasiswa akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus menawarkan gagasan dan solusi berbasis riset. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi. BEM SI BSJB pun mengajak pemerintah membuka ruang dialog yang substantif dan transparan agar agenda reformasi, keadilan, serta perlindungan hak-hak warga negara dapat terus dikawal secara bersama-sama./*ADR
